KELURAHAN KALISARI

KEGIATAN KELURAHAN KALISARI PS REBO JAKARTA TIMUR

2010-10-04T00:33:00.000-07:00

KEGIATAN KELURAHAN KALISARI PS REBO JAKARTA TIMUR

2010-10-04T00:28:00.000-07:00

KEGIATAN KELURAHAN KALISARI PS REBO JAKARTA TIMUR

2010-10-04T00:23:00.000-07:00

PEMBUATAN KTP DI PERKETAT

2010-08-24T23:39:00.000-07:00

Pertambahan penduduk Jakarta dari tahun ke tahun semakin tak terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, saat ini penduduk Jakarta mencapai 9,58 juta. Padahal sebelum sensus penduduk 2010 dilakukan, penduduk ibu kota hanya tercatat sebanyak 9,2 juta orang. Artinya, ada peningkatan sebesar 380 ribu jiwa di tahun ini. Sedangkan, jumlah penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 26,6 juta. Jumlah penduduk Jabodetabek tersebut setara dengan jumlah penduduk di empat negara yakni, Australia 20,8 juta jiwa, Singapura 4,4 juta jiwa, Timor Leste 1,1 juta jiwa dan Brunai Darussalam 0,39 juta jiwa.

Untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), khususnya bagi warga yang daerah lain yang ingin pindah ke Jakarta. Persyaratan yang wajib dibawa yaitu KTP asli daerah asal, surat pindah dari pemerintah daerah asal dan kartu keluarga (KK). Jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, jangan harap KTP DKI dapat diperoleh.

Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Margani Mustar, mengatakan Pemprov DKI memiliki beberapa program untuk mengatasi pertumbuhan penduduk. Diantaranya program administrasi, pengawasan, keluarga berencana (KB) dan transmigrasi.

Untuk program pengawasan, Margani menerangkan Pemprov DKI melakukannya melalui operasi yustisi kependudukan (OYK) yang saat ini sedang gencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Sedangkan program administrasi dilakukan melalui pengetatan persyaratan pembuatan KTP DKI. “Syaratnya dibuat seketat mungkin, agar tidak sembarangan orang luar daerah bisa buat KTP di DKI,” tegasnya.

Kendati demikian, Pemprov DKI tidak bisa melarang orang-orang yang ingin membuat KTP DKI. Artinya, tidak boleh dilakukan pembatasan pembuatan KTP bagi warga luar daerah yang mau pindah ke Jakarta. Sebab, kota Jakarta merupakan daerah yang terbuka bagi setiap orang yang ingin datang ke Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, mengatakan salah satu upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yaitu dengan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan yakni operasi yustisi kependudukan dan memperketat kedatangan penduduk dari luar DKI. “Kami secara periodik melakukan operasi yustisi kependudukan untuk merazia warga ilegal. Harapannya, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota semakin terpantau dengan baik,” katanya.

Operasi ini berimbas pada pembatasan jumlah warga yang tinggal di Jakarta. Sebab, warga yang tak punya identitas dipulangkan ke daerah asal sehingga kepadatan Jakarta berkurang.

Mengenai pembatasan pembuatan KTP, lanjutnya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Sebab, dalam UU 23 tentang 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada larangan dalam pembuatan KTP. Namun untuk mencegah ledakan jumlah penduduk, pihaknya melakukan pengetatan syarat pembuatan KTP, sehingga warga tidak terlalu mudah mendapatkan KTP. Karena itulah, pembuatan KTP dilakukan secara online agar tidak terjadi penggandaan.

Berdasarkan data Dinas Dukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 8,52 juta jiwa. Jumlah ini berbeda dengan hasil sensus penduduk sementara yang dilakukan BPS DKI. Pasalnya BPS DKI mendata seluruh warga yang tinggal di DKI meski tidak memilki KTP DKI. Sedangkan Dinas Dukcapil mendata sesuai dengan data KTP yang teregistrasi secara administratif.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=40864

WILAYAH YURIDIKSI

2010-08-04T03:42:00.000-07:00

Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah wilayah daerah Kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 65 kelurahan.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

1. Sebelah utara dengan : Kodya Jakarta Utara dan Kodya Jakarta Pusat

2. Sebelah barat dengan : Kodya Jakarta Selatan

3. Sebelah selatan dengan : Kabupaten Bogor /Kodya Depok

4. Sebelah timur dengan : Kabupaten Bekasi/Kota Bekasi

Luas wilayah : 18.877.77 Ha. Jumlah penduduknya 3.050.713 jiwa (besumber data BAPEKO TAHUN 2003). Jumlah penduduk yang beragama Islam 2.569.390 jiwa (bersumber data Depag. Tahun 2003). Kodya Jakarta Timur adalah wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, adapun 10 wilayah kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Matraman, terdiri dai 6 (enam) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 153.484 jiwa :

· Kelurahan Kebon Manggis

· Kelurahan Palmeriam

· Kelurahan Pisangan Baru

· Kelurahan Kayu Manis

· Kelurahan Utan Kayu Utara

· Kelurahan Utan Kayu Selatan

2) Kecamatan Jatinegara, teridri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 250.186 jiwa :

· Kelurahan Bali Mester

· Kelurahan Bidaracina

· Kelurahan Cipinang Besar Selatan

· Kelurahan Cipinang Besar Utara

· Kelurahan Cipinang Cempedak

· Kelurahan Cipinang Muara

· Kelurahan Rawa Bunga

· Kelurahan Kampung Melayu Kecil

3) Kecamatan Pasar Rebo, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 240.074 jiwa :

· Kelurahan Baru

· Kelurahan Cijantung

· Kelurahan Gedong

· Kelurahan Kalisari

· Kelurahan Pekayon

4) Kecamatan kramat jati, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 175.883 jiwa :

· Kelurahan Balekambang

· Kelurahan Batu Ampar

· Kelurahan Cawang

· Kelurahan Cililitan

· Kelurahan Dukuh

· Kelurahan Kampung Tengah

· Kelurahan Kramat Jati

5) Kecamatan Pulogadung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 250.878 jiwa :

· Kelurahan Cipinang

· Kelurahan Jati

· Kelurahan Jatinegara Kaum

· Kelurahan Kayu Putih

· Kelurahan Pisangan Timur

· Kelurahan Pulogadung

· Kelurahan Rawamangun

6) Kecamatan Cakung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 251.184 jiwa :

· Kelurahan Cakung Barat

· Kelurahan Cakung Timur

· Kelurahan Jatinegara

· Kelurahan Penggilingan

· Kelurahan Pulogebang

· Kelurahan Rawa Terate

· Kelurahan Ujung Menteng

7) Kecamatan Ciracas, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 160.679 jiwa :

· Kelurahan Cibubur

· Kelurahan Ciracas

· Kelurahan Kelapa Dua Wetan

· Kelurahan Rambutan

· Kelurahan Susukan

8) Kelurahan Cipayung terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 171.883 jiwa :

· Kelurahan Ceger

· Kelurahan Cilangkap

· Kelurahan Cipayung

· Kelurahan Lubang Buaya

· Kelurahan Munjul

· Kelurahan Pondok Rangon

· Kelurahan Setu

9) Kecamatan Makasar terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 193.085 jiwa :

· Kelurahan Cipinang Melayu

· Kelurahan Halim

· Kelurahan Kebon Pala

· Kelurahan Pinang Ranti

· Kelurahan Makasar

10) Kecamatan Duren Sawit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah penduduknya 203.280 jiwa :

· Kelurahan Duren Sawit

· Kelurahan Malaka Jaya

· Kelurahan Pondok Kopi

· Kelurahan Pondok Bambu

· Kelurahan Klender

Gubernur DKI Jakarta 2007-2012

2010-08-01T19:11:00.000-07:00

Gubernur DKI Jakarta 2007-2012
Bijak dan bersahaja merupakan salah satu ciri khas karakter Fauzi Bowo (Bang Fauzi-sapaan akrab), saat ini ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Putra daerah asli Betawi ini dijagokan beberapa kalangan baik dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta, organisasi masyarakat (ormas), serta antar etnis, lintas agama dan kelompok kelompok termasuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur/Raum Und Umweltplanung-Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern Republik Federasi Jerman, 2000, ini seorang pekerja keras dan berdisiplin. Banyak bekerja sedikit bicara.

Ketika ia menjabat sebagai Sekwilda hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 lalu, Bang Fauzi tidak banyak bicara. Ia sangat bersahaja dalam menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Pria kelahiran Jakarta , 10 April 1948 ini, lebih memilih berkarya daripada banyak bicara.

Lahir dan dibesarkan di ibukota Jakarta dari keluarga Betawi yang berpendidikan. Sempat masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1966/1967, sebelum kemudian melanjutkannya di Technische Universitat Brunschweig, Jerman. Dari universitas ini ia meraih gelar Sarjana Arsitektur, bidang Perencanaan Kota dan Wilayah.

Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan arsitekturnya pada Universitat Kaiserlautern, Jerman, dan memperoleh gelar Doktor Ingenieur (Ing) dengan predikat Cum Laude, dengan tesis tentang pola tata ruang kota Jakarta.

Suami dari Hj. Sri Hartati dan ayah dari tiga orang anak, kemudian mendalami pendidikan pemerintahan dan kepemimpinan dengan mengikuti Sespanas (1989) dan Lemhanas (2000).

Ia memiliki hobi membaca dan fotografi. Sejak mahasiswa ia juga sudah aktif dalam berbagai organisasi. Ketika di UI ia salah seorang aktivis KAMI Fakultas Teknik UI (1966/1967). Saat kuliah di Jerman, ia juga aktif dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman Barat.

Selain organisasi kemahasiswaan, Ia juga aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat 1982-1984. Ia juga aktif di Kosgoro dan Golkar. Bahkan ia sempat menjabat bendahara DPD Golkar DKI selama 10 tahun (1983-1993).
Nama                 : Dr. Ing H Fauzi Bowo
Temat/Tgl lahir    : Jakarta, 10 April 1948
Agama                : Islam
Isteri                   : Hj. Sri Hartati
Anak                   :1.) Humar Ambiya Bowo (Tanggal lahir: 20 Juli 1976)
                            2.) Esti Amanda Bowo (Tanggal lahir: 5 April 1979) dan
                            3.) Dyah Namira Bowo (Tanggal lahir: 1 Februari 1983)
Jabatan           : Gubernur DKI Jakarta 2007-2012
Alamat        : Jl. Taman Surapati No.7, Jakarta Pusat

Pendidikan
- 1966-1967 :   Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia
- 1968-1976 :   Sarjana Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari
                         Technische Universitat Braunschweig Republik Federasi Jerman- 1987          :   Sepadya
- 1989          :   Sespanas
- 2000          :   Doktor Ingenieur dari Fachbereich Architektur / Raumund
                        Umweltplanung - Baungenieurwesen Universitat Kaiserlautern
                        Republik Federasi Jerman,
- 2000          :   Lemhannas KSA VIII

Karir
- 1976              : Asisten Ahli Tech. Univ. Braunschweig
- 1977 - 1984   :   Dosen UI
- 1979 - 1982   :   Pelaksana tugas Kepala Biro Kepala Daerah DKI
- 1982 - 1986   :   Pejabat sementara (Pjs) Kabiro Kepala Daerah DKI
- 1986 - 1988   :   Pejabat Kabiro Kepala Daerah DKI
- 1993 - 1998   :   Kepala Dinas Pariwisata DKI
- 1998 - 2002   :   Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) DKI Jakarta
- 2002 - 2007   :   Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2007 - 2012   :   Gubernur DKI Jakarta

Pengalaman Organisasi
- 1966 - 1967 : Aktivis KAMI Fakultas Teknik Universitas Indonesia
- 1966 - 1967 : Aktivis Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman Barat
- 1982 - 1984 : Anggota Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat

Jabatan Informal
1. Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) DKI
2. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI
3. Ketua PGJI (Persatuan Gerak Jalan Indonesia )
4. Ketua KPAD (Komite Penanggulangan AIDS Daerah) DKI
5. Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi)
6. Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia ) DKI
7. Ketua Perhimpunan Masyarakat Melayu Baru Indonesia (Mabin)
8. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) DKI
9. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
10. Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

KontakWebsite          : www.bangfauzi.com atau www.fauzibowo.com
Mobile            : m.bangfauzi.com
e-mail             : bangfauzibowo@yahoo.co.id
e-mail             : dki@jakarta.go.id
SMS Gubernur DKI : 021-32881818

PROFIL WALIKOTA JAKARTA TIMUR

2010-08-01T19:04:00.000-07:00

WALIKOTA Jakarta Timur, Drs H. Murdhani, MH, merupakan putra asli Betawi malah tepatnya di kawasan Jakarta Timur. Selain itu kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pun sebagian besar dihabiskan di wilayah ini. Wajar bila akhirnya jabatan walikota dipegangnya karena dianggap
mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di Jakarta Timur (Jaktim).

Murdhani juga dikenal juga sebagai pemimpin yang tegas dan tipe pekerja keras. Sehari setelah dilantik menjadi Walikota, dihadapan para pejabat, Camat dan Lurah se-Jakarta Timur secara khusus Murdhani meminta bawahannya agar tidak ragu-ragu dalam bekerja dan menjalankan program
pemerintah.

Namun dalam menjalankan tugas sehari-hari, Murdhani juga meminta jajarannya untuk mempelajari secara seksama peraturan yang ada agar tidak terjerat masalah atau kasus hukum dikemudian hari. “Dalam bekerja kita tidak boleh ragu-ragu, namun tentunya harus pula pelajari dengan benar peraturan yang ada dan jangan terima bersihnya saja,”
pesan Murdhani.

Pria kelahiran Kampung Tanah Koja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, 18 Maret 1953 ini, memiliki perjalanan karir yang panjang, sebelum akhirnya dilantik menjadi Walikota Jakarta Timur ke IX pada tanggal 11 Juni 2008.

Berbekal ijazah SMA, Murdhani melamar jadi PNS di Pemda DKI Jakarta dan kemudian ditempatkan pertama kali di Kelurahan Pondok Bambu atau di kampungnya sendiri pada tahun 1976. Karirnya sebagai PNS dimulai dari staf kelurahan, kemudian pada tahun 1977, di usia yang relatif muda yaitu 22 tahun, Murdhani diangkat menjadi Kepala Sub Seksi V/Pembangunan Desa Kelurahan Pondok Bambu merangkap jadi petugas pemungut IPEDA.

Pada tahun 1989, karir Murdhani mulai menanjak setelah dirinya diangkat menjadi Kasubag Pembinaan Wilayah Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan kemudian empat tahun kemuadian atau tahun 1993 dirinya diangkat menjadi Kasubag Evaluasi Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta.

Setelah enam tahun bertugas di Balaikota Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1995, ia kembali lagi bertugas di Jakarta Timur menjadi Camat Pasar Rebo. Tiga tahun kemudian atau tahun 1998 dirinya pun diangkat menjadi
Camat Ciracas, sebelum akhirnya pada tahun 2000 diangkat menjadi Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur.

Rupanya karir putra Betawi ini terus menanjak. Hanya satu tahun menjabat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur, dirinya pun pada tahun 2001 diangkat Gubernur menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkodya Jakarta Timur dan dua tahun kemudian atau tahun 2003, Murdhani pun diangkat menjadi Sekretaris
Kotamadya (Sekkodya) Jakarta Timur.

Prestasi besar sepanjang perjalanan karirnya pun mencuat pada tahun 2005, setelah Murdhani dipercayakan menjadi Wakil Walikota Jakarta Barat. Banyak kalangan menilai jabatan itu merupakan batu loncatan bagi karir Murdhani yang akan dipersiapkan menjadi Walikota Jakarta Timur.

Perkiraan tersebut rupanya tidak meleset, karena pada tahun 2008, setelah tiga tahun bertugas di Jakarta Barat, Murdhani kembali lagi ke Jakarta Timur dengan jabatan baru sebagai Walikota, menggantikan Dr. H. Koesnan Abdul Halim SH.

Selain keuletan dalam bekerja, perjalanan karir Murdhani juga ditunjang dengan pengetahuan dan keilmuan di bidang pemerintahan yang cukup memadai. Untuk memperdalam keilmuannya di bidang pemerintahan, Murdhani mendapatkannya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1983.

Selepas dari APDN Bandung, Murdhani meneruskan kuliahnya untuk meraih gelar S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) dan berhasil diselesaikannya pada tahun 1986. Rupanya kemauan dirinya untuk memperdalam pengetahuan tidak habis sampai disitu.

Di sela-sela kesibukannya sebagai pejabat di lingkungan Pemrov DKI Jakarta, Murdhani pun menempuh pendidikan S2 di Universitas Krisnadwipayana (Unkris) dan berhasil mendapat gelar Master Hukum (MH) pada tahun 2007.

Selain pendidikan formal di bangku perguruan tinggi, Murdhani juga telah mengikuti berbagai pendidikan kedinasan yang diawali dengan mengikuti Diklat Tata Desa pada tahun 1978.

Selain itu berturut-turut dirinya mengikuti penataran Bahasa Indonesia (1979), penataran P4 Tipe B (1981), Latsar Kemiliteran (1981), Kewiraan (1983), Penataran Keagrariaan (1983), Training of Trainers (1987), Sistem
Manajemen Proyek (1990), SEPALA (1990), Bintek Sospol (1993), Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan (1993).

Management Skill (1993), Diklat Pembekalan Kepemimpinan & Kesamaptaan Camat (1996), Penataran Satu Atap Aparat Kecamatan (1996), SEPAMA ( 1999), Reinventing Government Management (REGOM) (1999), Manajemen Teknologi Daya Saing Daerah (2001), Public Manajemen Reform (2003) dan Diklatpim Tk. II (2004).

LOGO DKI JAKARTA

2010-08-01T18:54:00.001-07:00